CONTOH MAKALAH TENTANG PUNGUTAN LIAR / PUNGLI

Subscribe

 

Makalah Tentang Pungli

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

1.1  Latar Belakang

     Sering sekali muncul masalah dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan public pemerintah, antara lain pelayanan yang mahal, kaku dan berbelit-belit, sikap dan tindakan aparat, pelayanan yang suka menuntut imbalan, kurang ramah, arogan, lambat dan fasilitas pelayanan.

     Maraknya pungutan liar (pungli) terhadap pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) membuat masyarakat enggan untuk mengurusnya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa saat ini pelayanan public di Indonesia secara umum masih sangat buruk. Berbagai peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public seolah tidak member dampak apapun kepada masyarakat. Berbagai tindakan menyimpang dari aparat pelayanan public (public servant) tidak juga berkurang, bahkan cenderung menjadi-jadi.

     Citra buruk semakin diperparah dengan isu yang sering muncul ke permukaan, yan g berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan pejabat public, yakni pungutan liar (pungli) yang beranekaragam bentuknya, serta lambatnya pelayanan dan diikuti dengan prosedur yang berbelit-belit.

     Pungutan liar (pungli) adalah jenis pelnggaran hukum yang masuk kategori korupsi. Meski demikian, praktek pungli jamak terjadi di dalam birokrasi di Indonesia karena lemahnya pengawasan dan supervise di kalangan instansi pemerintahan. Meski sejumlah lembaga pengawasan internal dan eksternal telah di bentuk, budaya pungli di kalangan birokrasi tidak kunjung berkurang apalagi di hilangkan. Pada umumnya, pungutan liar dilakukan petugas pelayanan public kategori kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor  pendorong suburnya perilaku korupsi melalui pungutan liar.

     Dalam proses pelayanan public, posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Masyarakat dipaksa menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Selain itu, pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai pengawas internal. Pada sisi lain, masyaraktpun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar dengan cara membiasakan diri memberi uang tanpa mampu bersika kritis melakukan penolakan pembayaran diluar biaya resmi.

 

 

1.2  Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian pungli?

2.      Apa saja contoh pungli ?

3.      Apa factor penyebab pungli ?

4.      Apa tindakan pidana untuk kasus Pungli ?

 

1.3  Tujuan   

1.      Mengetahui pengertian dari pungli.

2.      Mengetahui contoh pungli.

3.      Mengetahui factor penyebab terjadinya pungli.

4.      Mengetahui tindakan pidana apa yang di berikan untuk kasus pungli.

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

 

 

2.1  Pengertian Pungli

     Pungutan liar (pungli) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan korupsi, pemerasan dan penipuan.

     Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan public yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu factor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan public.

     Pungutan liar merupakan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala social yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Kaskomkaptib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya pungli.

     Pada masa undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikeluarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban (1977-1981), dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemda dan departemen. Untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban ini ditugaskan kepada Mentri Negara Penertiban Aparatur Negara, untuk mengkoordinir pelaksanaannya dan Pangkopkamtib untuk membantu Departemen/Lembaga pelaksanaannya secara operasional (Wijayanto,2010:672).

     Pungutan liar juga termsuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

     Dalam rumusan korupsi pada pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

     Istilah lain yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau pungli adalah uang sogokan, uang pelican, salam temple dan lain-lain. Pungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi (Soedjono,1983:15).

 

 

2.2  Contoh Kasus Pungli

     “Pungutan parkir tidak seragam”

Tarif yang tak seragam dan tak diberi karcis kepada pengguna jasa parkir, jamak ditemukan di lapangan. Juru parkir mengklaim tariff parkir sesuai perda, mobil pribadi Rp. 2000, mobil box Rp. 3000, roda dua Rp. 1000 tapi ada juga yang membayar Rp. 2000. Hampir semua jalan raya di ibukota Sumbar ini, dikenai uang parkir tanpa karcis, bukan saja dijalan umum, di masjid, di perkantoran pemerintah dan kawasan pemukiman pun tidak luput dipalak tukang parkir.

     “DPRD Kotim Endus pungutan liar di pasar PPM Sampi”

Ketua komisi IV DPRD Kotim Jainudin Karim meminta aparat penegak hukum harus mampu menciptakan rasa nyaman, jangan sampai ada pembiaran terhadap pungutan liar yang tidak jelas. Menurut dia pasar mempunyai peranan penting dalam menyemarakan perekonomian di kota Sampit. Karena itu, para pedagang dan pembeli tidak pantas dibebani dengan pungutan-pungutan, sekalipun mereka tidak ada yang tidak ada yang berani complain secara terang-terangan.

     “Pungutan Liar atas nama organisasi adat”

Usaha pemkot Kotamobagu untuk menggenjot perekonomian daerah melalui optimalisasi perekonomian di lingkungan pasar tradisonal, ternyata dimanfaatkan oknum tertentu. Informasi yang diberikan sejumlah pedagang pasar tradisional, terjadi beberapa pungutan liar yang dilakukan oleh sejumlah oknum tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan organisasi kesukuan yang ada di Kotamobagu. “ Kami telah diminta uang sebesar Rp. 15000 – Rp. 60000 dengan alasan uang itu sebagai iuran untuk mereka di organisasi kesukuan, mengingat kami juga masuk dalam organisasi tersebut. Padahal sepengetahuan kami hal itu tidak pernah disepakati ataupun dibahas sebelumnya”, ujar sartini, salah satu pedagang di pasar tradisional Gogagoman di tempatnya berjualan.

     “Pungli pasar Cibitung disoal”

Praktek pungli di pasar induk Cibitung kembali dikeluhkan para pedagang. Mereka mengkalaim setiap harinya dipungut Rp. 10000 dengan rincian uang kebersihan Rp. 2000, keamanan pasar Rp. 3000, dan paguyuban Rp. 5000. “ pemungutan langsung mendatangi ruko-ruko di setiap local yang ada di pasar. Tapi gak tentu juga jadwal pungutannya. Kadang pukul 12.00 WIB sudah tidak ada pungutan lagi”, ujar salah satu pedagang. Sementara itu sekretaris Paguyuban Pedagang Pasar Induk Cibitung, Supriyadi, membantah kalau paguyuban telah melakukan pungutan kepada setiap pedagang. “ hanya ada kebersihan dan keamanan pasar aja. Sementara paguyuban tidak melakukan pungutan”. Ia menegaskan kalau paguyuban sudah diberi upah atau honor dari swadaya kebersihan keamanan yang dipungut.

 

     “surat tertbuka untuk walikota Jogja”

Pungutan liar di pasar giwangan ternyata sudah terjadi lama menurut pengakuan pedagang. Dan ternyata oknum yang melakukan pungutan ini adalah seorang PNS aktif di Jogja dan anehnya Kepala Dinas Pasar Pengelolaan Pasar juga tidak mengetahui kasus ini atau berpura-pura tidak tahu, seperti yang diberitakan oleh sebuah media cetak di Jogja. Melalui surst pembaca ini kami menyerukan kepada warga Jogja untuk menolak segala pungutan liar apapun itu bentuknya. Kami juga meminta dan memohon kepada walikota Jogja, yang terhormat Bapak Haryadi Suyuti yang telah terpilih secara demokratis, harus dan wajib mampu menuntaskan kasus tercela ini sampai ke akar-akarnya. Walau kasus ini terbilang kecil tapi tetap saja yang namanya pungutan liar telah merusak hakikat gerakan anti korupsi. Untuk itu kami minta Bapak Walikota Yogyakarta untuk dapat bersikap tegas dan menuntaskan kasus pungli ini.

     “pungli menggeroroti Negara kita”

Persoalan pungli di Indonesia sama parahnya dengan aktifitas mafia hukum. Sebab pungli di tanah air tidak hanya terjadi di birokrasi melainkan sudah meluas sampai ke lapisan masyarakat. Pungli merupakan persoalan yang sering kali dipandang sebelah mata. Padahal, pungli memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Negara. Hal ini disebabkan karena pungli telah terjadi di seluruh sector pemerintahan. Pungli itu sendiri tercatat sebagai persoalan yang sangat merugikan Negara. Hal ini terlihat  dengan adanya kasus pungli yang berhasil di bongkar di kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Tanjung Priok mencapai 500 juta . kerugian bukan hanya dialami Negara tetapi juga industry domestic secara keselouruhan. Tidak hanya itu Gabungan Elektronik (Gobel) juga mengestimasikan, kerugian Negara yang terjadi akibat pungli di lingkungan pelabuhan mencapai 3 triliun per tahun. Dampak kerugian industry akibat kehilangan pangsa pasar elektronik 27,7 triliun sedangkan kontribusi industry nasional hanya 15 triliun. Sementara itu, asosiasi pertekstilan Indonesia melaporkan, konsumsi tekstil dan produk tekstil mencapai 1,2 juta ton. Produksi dalam negeri hanya 350.000 ton. Besarnya pasar berpotensi masuknya produk illegal yang merugikan Negara sekitar 900 juta dollar AS. Dan masih banyak lagi kasus-kasus pungli diluar sana.

     “kapten kapal di muara Angke keluhkan pungli oleh oknum TNI”

Para kapten kapal tradisional di kepulauan seribu, Jakarta Utara, resah dengan adanya pungli yang besarnya antara Rp. 50000 – Rp. 500000 per kapal. Mereka menyebutkan seorang oknum TNI berinisial AS yang menjadi pelaku pungli. Pungli itu dilakukan di kawasan dermaga pelabuhan perikanan Muara Angke, Jakarta utara dan di pelelangan ikan muara angke, salah seorang kapten kapal tradisional kepulauan seribu yang beroperasi di pelabuhan perikanan muara angke, kepada warta kota mengaku oknum AS menarik “jatah preman” Rp. 50000 per kapalnya untuk hari senin sampai jumat. Sedangkan akhir pekan yakni sabtu dan minggu, besaran uang pungli Rp. 200000 hingga Rp. 500000.

     “Orangtua siswa pertanyakan pungli uang bangku hingga Rp. 4000000 per siswa di Mts 39 Jakarta”

Sejumlah orangtua murid telah mengadukan hal ini kepada kantor kementrian agama serta meminta mediasi dari pemerintah provinsi DK Jakarta untuk dilakukan secara komprehensif. Kami selaku komite sekolah, sudah lebih dari tujuh kali ke kantor kementrian agama sebagai institusi yang menaungi sekolah-sekolah agama negeri, dan sudah pernah di mediasi oleh pemprov DKI dengan didudukan bersama antara kita selaku komite sekolah, orangtua murid dengan kanwil agama dan kepala sekolah. Pihak kami memprotes kebijakan sekolah tentang adanya dugaan pungli dengan dalih uang bangku yang besarnya bervariasi antara 2-4 juta. Selain itu pungli lain yang juga terjadi berupa uang bangku, uang perpisahan, uang pendalaman materi, uang asuransi dan lain-lain tanpa membicarakan dengan orangtua siswa terlebih dahulu.

     “jalan rusak buka peluang untuk pungutan liar”

Jalan rusak yang terjadi di sejumlah kabupaten, terutama di ruas jalan penghubung jalur lalu lintas Sumatra dan jalur lalu lintas timur jadi lokasi pungli oleh warga atau oknum tertentu. Rusdi ppengemudi angkutan barang mengatakan, pungli  oleh warga atau pihak tertentu dilakukan dengan pura-pura mau menutup lobang dan memandu kendaraan supaya tidak terjebak ke dalam lubang. “Mereka meminta imbalan” katanya. Tamrin pengemudi bus antarkota dalam provinsi menyatakan, saat melintas jalan rusak di jalan penghubung Jalinsum, banyak warga yang mengutip uang di jalan “ mereka beralatkan cangkul, parang dan lainnya seolah-olah mau menimbun lubang di jalan dan ikut memandu kendaraan namun jalan yang di tutup tidak pernah tuntas,” kata tamrin.

     “tidak berdaya hadapi pungutan liar”

Armen seorang supir angkot kesal dengan banyaknya pungutan liar di sepanjang rute angkotnya. Namun ia tidak bias berbuat apa-apa karena jika menolak membayar pungutan-pungutan itu, ia khawatir tidak diperbolehkan beroperasi lagi di rute tersebut. Pungutan itu membuat penghasilannya berkurang. Organisasi angkutan darat kota bekasi yang mewadahi angkutan umum di  kota bekasi tidak pernah mewajibkan para sopir membayar pungutan di berbagai tempat. Ketua organda Hotman Pane mengatakan jangankan berbagai pungutan, wacana organda memungut Rp 5000 per hari kepada setiap angkot telah dibatalkan , karena para sopir angkot kompak mendemo organda dan tidak mau membayar iuran tersebut. “iuran yang untuk kemaslahatan saja dibatalkan, apalagi pungutan yang tidak jelas gitu, tidak ada”, tukasnya.

     “membuat KTP Elektronik warga Lamtim Dikenakan biaya Rp 100 ribu”

Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Lampung Timur melakukan pungutan liar kepada masyarakat yang ingin membuat e-ktp. Evi mengaku harus membayar 150 ribu untuk membuat KTP Elektronik. “KTP Elektronik saya hilang dan saya mau membuat ktp baru. Saya ke kantor kecamatan untuk meminta rekomendasi guna dibawa ke disdukcapil dan saya harus membayar 50 ribu. Disdukcapil dimintai lagi 100 ribu. Memang dalam hitungan jam ktp saya sudah jadi”ungkapnya. Dia dibuat bingung dengan petugas yang meminta bayaran. Harusnya gratis tapi masih saja dipungut bayaran. Disdukcapil perlu ditertibakan dari praktek pungutan liar. Kepala selsi pelayanan dokumen penduduk disdukcapil Deny Kurniawan menerangkan masyarakat yang ingin membuat ktp elektronik atau mengganti ktp-el  yang hilang langsung silahkan langsung ke disdukcapil. Bagi yang kehilangan ktp-el harus menyertakan laporan dari kepolisian. “Buat ktp-el, kartu keluarga, dan akta gratis dan tidak dipungut biaya sesuai dengan UU administrasi kependudukan. Kalau ada yang tarik biaya itu tidak benar. Kalau yang mintai duit itu calo, ya mungkin saja”, tegasnya.

 

 

2.3  Faktor Penyebab Pungutan Liar

A.    Aspek Individu Pelaku

1.      Sifat tamak manusia;

2.      Moral yang kurang kuat;

3.      Penghasilan yang kurang mencukupi;

4.      Kebutuhan hidup yang mendesak;

5.      Gaya hidup yang konsumtif;

6.      Malas atau tidak mau kerja;

7.      Ajaran agama yang kurang diterapkan.

 

B.     Aspek Organisasi

1.      Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan;

2.      Tidak adanya kultur organisasi yang benar;

3.      System akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai;

4.      Penyalahgunaan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakuakan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar;

5.      Lemahnya system control dan pengawasan oleh atasan;

6.      Kelemahan sistim pengendalian manajemen.

 

 

 

2.4  Tindak Pidana Pungutan Liar

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan dan korupsi yang diatur dalam KUHP sebagai berikut :

1.      Pasal 368 KUHP : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasa atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

2.      Pasal 415 KUHP: “ Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

3.      Pasal 418 KUHP: “Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya , bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaanatau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang member hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

4.      Pasal 423 KUHP : “ Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekusaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamnya enam tahun”.

 

            Berdasarkan ketentuan pidana tersebut diatas, kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana di bawah ini :

a.       Tindak pidana penipuan

            Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsure-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atu sesuatu kepadanya.

b.      Tindak pidana pemerasan

            Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsure-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

c.       Tindak pidana korupsi

            Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan ini, karena rumasan pada pasal 415 pasal penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh UU No. 31 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 tahun 2001, yang dimuat dalam pasal 8.

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

 

 

3.1 Kesimpulan

     Secara umum pungli diartikan sebagai pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar aturan, oleh dan untuk kepentingan pribadi. Menurut KPK pungli termasuk gratifikasi yang merupakan kegiatan melanggar hukum dimana pelakunya dapat dikenakan pidana penjara maupun pidana denda. Pungutan liar (pungli) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Pungutan liar (pungli) adalah jenis pelnggaran hukum yang masuk kategori korupsi. Pungutan liar juga termsuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

 

 

 

3.2  Saran

     Seharusnya pemerintah menindaklanjuti pelaku pungli dengan tegas sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Kemudian pemerintah juga harus melakukan investigasi lebih dalam kepada pelaku pungli untuk menjaring oknum-oknum lain yang mungkin terlibat.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

 

http://fokusjambi.com/post/detail/pungutan-liar-dalam-pelayanan-publik.html

http://sucifebriani94.blogspot.co.id/2015/05/analisa-masalah-pungutan-liar.html

http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-pungutan-liar-pungli.html?m=1